Sejarah G 30S PKI dan Pengaruhnya Bagi Indonesia

Latar Belakang G30S / PKI

Pemberontakan PKI pada 30 September 1965 bukanlah pertama kalinya bagi PKI. Sebelumnya, pada 1948 PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Tujuan pemberontakan adalah untuk menghancurkan Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara komunis.

Memang, dengan ajaran Presiden Sukarno tentang Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) yang sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dari konstelasi politik Indonesia. Ini hanya akan membuka rencananya untuk PKI. Salah satu yang telah ditunjukkan adalah pemberontakan G30-S-PKI yang dipimpin oleh DN. Aidit. Pemberontakan bertujuan untuk menyingkirkan tentara dan mengambil alih kekuasaan pemerintah.

Selain ingin merebut kekuasaan, ada juga faktor lain yang menyebabkan mereka mengejar pemberontakan, yaitu:

Tentara menolak pembentukan kekuatan kelima
Tentara menolak Nasakomisasi karena pengajaran ini dianggap sekali lagi untuk kepentingan posisi PKI.
Tentara menolak poros Jakarta-Beijing dan konfrontasi dengan Malaysia. Ini adalah langkah bijak mengenai keberadaan Sumbu Jakarta-Beijing dan konfrontasi dengan Malaysia hanya akan membantu Cina untuk memperluas semangat revolusi komunisnya di Asia Tenggara dan merusak hubungan baiknya dengan negara-negara tetangga.

Sejarah G30S / PKI

Sebelum insiden 30K PKI terjadi, Partai Komunis Indonesia pernah terdaftar sebagai partai komunis terbesar di dunia. Ini didukung oleh kehadiran banyak partai komunis yang telah menyebar ke seluruh Uni Soviet dan di Cina.

Sejak audit dilakukan pada tahun 1965, setidaknya ada 3,5 juta pengguna aktif di bawah perlindungan partai. Ini belum termasuk 3 juta orang yang menjadi kader anggota gerakan pemuda komunis.

Di sisi lain, bahkan PKI memiliki hak untuk mengendalikan penuh gerakan buruh, dengan sekitar 3,5 juta orang sudah berada di bawah pengaruhnya. Belum di sana, masih ada 9 juta lebih anggota yang terdiri dari gerakan tani dan banyak gerakan lainnya. Sebagai contoh, gerakan perempuan, gerakan para cendekiawan dan berbagai organisasi penulis yang, ditambah bersama, dapat mencapai 20 juta anggota dan pendukung mereka.

Publik curiga terhadap pernyataan masalah bahwa PKI adalah pikiran di balik peristiwa 30 September, yang dimulai dengan peristiwa Juli 1959, ketika parlemen dibubarkan. Sementara Presiden Soekarno menetapkan dengan tepat bahwa konstitusi harus berada di bawah naungan keputusan presiden.

Artikel terkait: 3 nyawa manusia Indonesia di zaman prasejarah
PKI adalah dasar untuk dukungan penuh atas keputusan Presiden Soekarno. Sistem demokrasi terpimpin yang dipromosikan oleh Sukarno telah diterima dengan antusias oleh PKI. Karena dengan sistem ini, diyakini bahwa PKI mampu menciptakan aliansi konsepsi nasionalis, agama dan komunis dengan singkatan NASAKOM.

Acara G30S / PKI

Pada 1 Oktober 1965, dini hari, gerakan PK-S-PKI mulai bergerak dari Lubang Buaya dan menyebar ke seluruh Jakarta. PKI telah menempati serangkaian instalasi vital di ibu kota seperti RRI Studio, pusat Telkom, dan lainnya. Pasukan Pasopati berhasil menculik dan membunuh perwira militer yang menjadi target operasi. Enam jenderal yang menjadi korban keganasan gerakan adalah sebagai berikut:

Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri / Komandan Angkatan Darat / Kepala Staf Komando Operasi Tinggi)
Mayjen Haryono Mas Tirtodarmo (Wakil Menteri III / Komandan Angkatan Darat untuk perencanaan dan pembinaan)
Mayjen R. Suprapto (Wakil Menteri II / Panglima AD AD untuk administrasi)
Mayjen Siswono Parman (Asisten I Menteri / Panglima Tentara Intelijen)
Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Menteri / Komandan Angkatan Darat untuk Logistik)
Brigjen Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Peradilan / Jenderal Tentara Oditur)
Sementara itu, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari penculikan tersebut. Namun, putrinya Ade Irma Suryani terluka parah oleh kudeta penculikan dan akhirnya meninggal di rumah sakit.

Ajudan Nasution, letnan satu Pierre Andreas Tendean juga menjadi target penculikan karena wajahnya mirip dengan Jenderal Nasution. Ketika ia juga ditembak oleh sersan polisi Karel Satsuit Tubun, pengawal Waperdam II Dr.J. Leimena yang rumahnya dekat rumah Nasution.

Perjalanan Nasution mengkhawatirkan Aidit dan rekan-rekannya karena itu akan menyebabkan masalah besar. Untuk alasan ini, Suparjo menyarankan untuk mengulang operasi.

Pengaruh G30S / PKI pada bangsa Indonesia

Setelah berakhirnya insiden G30S / PKI, kondisi politik Indonesia masih tidak stabil. Situasi nasional sangat menyedihkan, kehidupan ideologi nasional tidak mapan. Sementara itu, kondisi politik belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Demokrasi terpimpin sebenarnya mengarah ke sistem pemerintahan diktatorial. Kehidupan ekonomi lebih menyedihkan, sehingga kemiskinan dan kekurangan pangan terjadi di mana-mana.

Presiden Sukarno menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejam yang berakhir dengan kematian pahlawan revolusioner dan korban tak berdosa lainnya. Tetapi Presiden Sukarno mengatakan bahwa gerakan seperti G30S / PKI bisa saja terjadi dalam revolusi. Sikap Soekarno ditafsirkan berbeda oleh masyarakat, percaya bahwa Sukarno membela PKI. Akibatnya, popularitas dan wewenang presiden telah berkurang di mata rakyat Indonesia. Demonstrasi skala besar terjadi pada 10 Januari 1966.

Demonstran mengajukan tiga permintaan yang dikenal sebagai TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat), termasuk:

Pembubaran PKI
Bersihkan Kabinet Dwikora dari elemen PKI.
Penurunan harga (peningkatan ekonomi).
Tindakan pemerintah lainnya adalah mengatur perombakan (revisi) Dewan Dwikora. Pembaruan kabinet Dwikora berlangsung pada 21 Februari 1966 dan kemudian disebut kabinet yang ditingkatkan Dwikora. Mempertimbangkan bahwa jumlah anggota mencapai hampir seratus orang, kabinet sering disebut sebagai Kabinet Seratus Menteri.

Mengingat pelantikan Kabinet seratus menteri pada 24 Februari 1966, kami mengambil tindakan secara bersamaan. Selama demonstrasi, seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia, Arief Rahman Hakim, meninggal.

Acara tersebut memiliki pengaruh besar pada kebangkitan gelombang demonstrasi. Di istana Bogor, tiga pejabat tinggi mengadakan pembicaraan langsung dengan presiden, didampingi oleh dr. Subandrio, Dr. J. Leimena dan Dr. Chaerul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan dari pembicaraan itu, tiga perwira militer bersama dengan komandan resimen Cakrabirawa, Brigadir Jenderal Sabur, diperintahkan untuk menyusun mandat untuk Letnan Jenderal Suharto, yang kemudian dipanggil Ordo 11 Maret (SUPERSEMAR). Isi utamanya adalah memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan keamanan dan ketertiban dan stabilitas administrasi dan jalannya revolusi dan untuk memastikan keselamatan pribadi dan wewenang presiden.

Artikel terkait : rumus guru